KLIKOMPAS:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit khusus atas proses penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Krakatau Steel yang dinilai kontroversial.“Ini agar rumor penjatahan saham dan lain-lainnya segera jelas,” kata anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Rabu (24/11/2010).
Audit tersebut juga akan membuktikan kredibilitas proses IPO Krakatau Steel (IPO-KS) oleh pemerintah yang penetapan harga sahamnya dinilai terlalu rendah. “Kontraversi tidak akan terjadi kalau pemerintah melakukan suatu proses IPO yg kredibel. Karena sejak awal penetapan harga pada level terendah terindikasikan bermasalah. Seharusnya dengan variabel fundamental dan kondisi data laporan keuangan Krakatau Steel dan variabel market harga bisa di-setting misalnya di atas Rp1.000,” papar politisi Fraksi PKS ini.
Menurut Ecky, penetapan investor “berkualitas” oleh pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan fair. “Terbukti investor ‘berkualitas’ tersebut justru ikut menjual di pasar perdana (pada hari pertama bursa),” katanya.
“Seharusnya, pemerintah dalam perjanjian dengan investor ‘berkualitas’ melakukan locking kepada investor agar men-hold saham untuk beberapa tahun,” tuturnya.
Ecky juga menyinggung lemahnya pengawasan DPR terhadap persetujuan IPO KS. Padahal pembahasannya sudah dilakukan DPR periode 2004-2009 lalu, namun tidak dilakukan pembahasan lanjutan oleh dewan periode 2009-2014.
Seperti diberitakan, kontraversi IPO PT KS bermula karena harga saham yang ditetapkan pemerintah terlalu murah, yaitu Rp850. Padahal harga saham KS kemudian melambung menjadi Rp1.270 pada penutupan hari pertama dan kembali menguat menjadi Rp1.340 pada penutupan hari kedua. Lebih jauh, ternyata investor asing yang selama ini digadang-gadang sebagai investor berkualitas dan jangka panjang justru melakukan penjualan dalam penawaran perdana.
Rumor semakin membesar, setelah ditengarai terjadi “penjatahan” saham IPO KS kepada beberapa kelompok dan oknum. Diharapkan hasil audit BPK akan membuka ketidakjelasan isu serta membuka wacana yang sehat untuk mencari kebenaran IPO-KS. “Bahkan KPK bisa saja diminta turun-tangan apabila ditengarai ada kerugian negara di dalamnya,” tutup Ecky.[fpks/mbs]
