KLIKOMPAS artai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar Gubernur dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilukada. PKS mengusulkan sejumlah poin penghematan pemilukada dalam pembahasan revisi UU Pilkada di DPR.

“PKS sejak awal ingin agar pemilukada langsung sebagai bagian dari demokrasi. Kita hanya perlu merevisi sejumlah aturan untuk efisiensi dan perbaikan mekanismenya saja,” ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik , Sabtu (11/12/2010).

PKS sendiri akan memfokuskan pada penghematan penyelenggaraan pemilukada. Termasuk bagaimana membatasi permainan uang dalam pemilukada.

“Waktu kampanye harus dibatasi, demikian juga belanja kampanye di media juga harus terukur,” terang Mahfudz.

Selain itu, Mahfudz menuturkan, diperlukan evaluasi total dalam mekanisme pemilukada. Harus ada aturan tegas yang menghapuskan politik uang dalam pemilukada.

“Harus ada aturan ketat agar tidak ada politik logistik dalam kampanye. Harus ada sanksi tegas baik dilakukan oleh calon ataupun tim sukses, berapapun jumlahnya,” papar Mahfudz.

Sebelumnya, Partai Demokrat meminta semua koalisi mendukung pemilukada secara langsung bagi Gubernur, Bupati, maupun walikota. PD berbalik arah setelah menimbang bahwa pemilihan langsung kepala daerah adalah langkah demokratis yang tak boleh dihilangkan.

Pemerintah sampai hari ini belum menyerahkan draf RUU Pilkada ke DPR. Posisi pemerintah terakhir ialah menyelenggarakan pemilihan Gubernur oleh DPRD dengan alasan efisiensi biaya. detik.com

KLIKOMPAS:Berbeda dengan Bambang Soesatyo, anggota dewan dari FPKS Nasir Djamil mengaku sudah mengetahui Pergub larangan merokok di dalam ruangan rapat dan di dalam kompleks Gedung DPR. Bahkan larangan itu tercantum dalam tata tertib (tatib) DPR.

“Peraturan dilarang merokok juga diatur dalam tatib. Seperti aturan nggak boleh makan, minum di ruang rapat,” ujar Nasir  Jumat (15/10/10).

Dalam tatib Ban XVI di paragraf 5 pasal 252 tentang Tata Cara Pelaksanaan Persidangan dan rapat, berbunyi: dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang tidak diperkenankan untuk: a. makan, b. merokok, dan/atau c. mengaktifkan nada dering atau berbicara dengan alat telekomunikasi seluler.

Anggota Komisi III ini, setuju dengan aturan larangan merokok itu. Bahkan di negara Singapura bagi yang membuang puntung didenda.

Sebenarnya, lanjut Nasir, anggota DPR pada periode lalu sudah menerapkan aturan dilarang merokok. Namun banyak anggota DPR yang tidak konsisten, dan pemimpin rapat juga tidak mengingatkan mereka untuk konsisten dengan aturan itu.

“Dulu juga ada tandanya di ruang rapat komisi. Tapi nggak digubris kayanya,” kata Nasir yang mengaku tidak merokok ini.

Sekretariat DPR hingga kini belum bisa dihubungi karena sedang rapat.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung sebelumnya mengatakan, tidak ada larangan merokok di dalam ruang rapat DPR, yang semuanya ber-AC itu. Larangan merokok, kata politisi PDIP ini, hanya berlaku di tempat umum seperti rumah sakit atau pusat perbelanjaan.

Pergub No 88 Tahun 2010  Tentang Kawasan Dilarang Merokok (TKDM) ini telah ditetapkan tanggal 6 Mei lalu. Pergub itu berisi aturan agar penanggung jawab gedung dan bangunan di Jakarta segera membongkar tempat khusus merokok (TKM).

Bagi gedung yang mempertahankan TKM, Pemprov DKI pun akan memberikan sanksi seperti  pencabutan izin usaha. Razia dalam rangka pengawasan akan dilakukan pada 1 November mendatang.

Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BLPHD) Pemprov DKI Jakarta Ridwan Panjaitan mengatakan, pergub itu berlaku bagi semua kantor, termasuk markas TNI sekalipun.

[detik/nik/fay]

KLIKOMPAS:Rapat paripurna DPR RI, Senin(22/11), diwarnai dengan ramainya interupsi anggota dewan soal perlakuan keras warga Arab Saudi kepada TKW Indonesia. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI asal Fraksi PKS, Arif Minardi. Mantan Ketua Serikat pekerja PT Dirgantara Indonesia itu meminta pemerintah serius mengawal proses hukum yang berjalan di Arab Saudi.

“Pemerintah Indonesia harus mendorong Arab Saudi menjalankan proses hukuman yang seadil-adilnya kepada pelaku kekerasan terhadap TKI. Majikan yang membunuh maupun yang menggunting bibir Sumiati harus dihukum setimpal, ” seru Arif dalam interupsinya di tengah rapat paripurna DPR.

Bila pemerintah Arab Saudi tidak memproses kasus tersebut sebagaimana mestinya, Arif meminta pemerintah RI mengajukan kasus ini ke lembaga Hak Asasi  Manusia Internasional.  Dengan begitu, diharapkan Arab Saudi bisa menghukum pelaku kekerasan dengan seadil-adilnya. Dalam konteks negara arab, hukuman qisas harus tegas dilaksanakan.

“Dengan begitu, penegakan hukum bisa memberi efek jera bagi para pelaku kekerasan. Sementara itu, para TKI  yang lain akan merasa aman dan dilindungi selama bekerja,” tambahnya.

Anggota fraksi PKS lainnya, Yoyoh Yusroh mendukung apa yang disampaikan Arif Minardi. Menurutnya, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi para pekerja yang berada di luar negeri.

“Perlakuan kasar dan penganiayaan atas Sumiati oleh majikannya di Arab Saudi  telah melanggar hak asasi manusia. Bahkan ini bisa dikategorikan menjadi kejahatan negara, karena membiarkan warganya melakukan kekerasan. Kami minta Pemerintah Indonesia all out melakukan perlindungan,” katanya.

Anggota Komisi I itu melanjutkan, kewajiban menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri adalah amanat UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah harus all out memberikan bantuan kepada para TKI itu.

“Undang Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia. Perlindungan itu juga harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menghentikan pengiriman TKI sebagai Pembantu Rumah Tangga. Kekerasan majikan terhadap  PRT Indonesia di luar negeri sudah kerap sekali terjadi, tapi para majikan tersebut kerap kali bebas begitu saja.

“Saya minta agar  pengiriman PRT ke luar negeri dilakukan jika ada jaminan keselamatan dari negara tujuan. Pemerintah juga harus memastikan PRT yang dikirim benar-benar memiliki cukup keahlian, bukan hanya karena kebutuhan ekonomi saja,” katanya.

KLIKOMPAS:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit khusus atas proses penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) PT Krakatau Steel yang dinilai kontroversial.“Ini agar rumor penjatahan saham dan lain-lainnya segera jelas,” kata anggota Komisi VI DPR RI Ecky Awal Mucharam di Jakarta, Rabu (24/11/2010).

Audit tersebut juga akan membuktikan kredibilitas proses IPO Krakatau Steel (IPO-KS) oleh pemerintah yang penetapan harga sahamnya dinilai terlalu rendah. “Kontraversi tidak akan terjadi kalau pemerintah melakukan suatu proses IPO yg kredibel. Karena sejak awal penetapan harga pada level terendah terindikasikan bermasalah. Seharusnya dengan variabel fundamental dan kondisi data laporan keuangan Krakatau Steel dan variabel market harga bisa di-setting misalnya di atas Rp1.000,” papar politisi Fraksi PKS ini.

Menurut Ecky, penetapan investor “berkualitas” oleh pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan fair. “Terbukti investor ‘berkualitas’ tersebut justru ikut menjual di pasar perdana (pada hari pertama bursa),” katanya.

“Seharusnya, pemerintah dalam perjanjian dengan investor ‘berkualitas’ melakukan locking kepada investor agar men-hold saham untuk beberapa tahun,” tuturnya.

Ecky juga menyinggung lemahnya pengawasan DPR terhadap  persetujuan IPO KS. Padahal pembahasannya sudah dilakukan DPR periode 2004-2009 lalu, namun tidak dilakukan pembahasan lanjutan oleh dewan periode 2009-2014.

Seperti diberitakan, kontraversi IPO PT KS bermula karena harga saham yang ditetapkan pemerintah terlalu murah, yaitu Rp850. Padahal harga saham KS kemudian melambung menjadi Rp1.270 pada penutupan hari pertama dan kembali menguat menjadi Rp1.340 pada penutupan hari kedua. Lebih jauh, ternyata investor asing yang selama ini digadang-gadang sebagai investor berkualitas dan jangka panjang justru melakukan penjualan dalam penawaran perdana.

Rumor semakin membesar, setelah ditengarai terjadi “penjatahan” saham IPO KS kepada beberapa kelompok dan oknum.  Diharapkan hasil audit BPK akan membuka ketidakjelasan isu serta membuka wacana yang sehat untuk mencari kebenaran IPO-KS. “Bahkan KPK bisa saja diminta turun-tangan apabila ditengarai ada kerugian negara di dalamnya,” tutup Ecky.[fpks/mbs]

KLIKOMPAS:Kekerasan terhadap Sumiati bukanlah yang pertama kali yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) . Untuk mencegah kejadian serupa, pengiriman TKI hendaknya dihentikan.

“Solusinya cuma satu. Stop pengiriman PRT. Batasi TKI hanya tenaga kerja non PRT,” kata Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11).

Menurut Mahfudz, kasus-kasus serupa akan terus terjadi selama yang dikirim TKI PRT tidak berpendidikan dan tak berketrampilan cukup. “Dan Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Karena itu, ia sekali lagi mengingatkan Pemerintah, agar hanya batasi pengiriman TKI terdidik dan berketrampilan khusus. “Soal kebutuhan ekonomi, adalah tugas kewajiban negara memenuhi itu, sehingga mereka tak jauh-jauh ke luar negeri untuk menjadi PRT yang sering dihina dan disiksa,” katanya.

Ditambahkan, kasus-kasus kekerasan yang dialami TKI PRT sudah melebihi zaman perbudakan. “Pemerintah tidak boleh abai dengan berlindung pada sebutan TKI sebagai pahlawan devisa,” tegas Mahfudz Siddiq.

Hal yang sama disampaikan jurubicara Fraksi Partai Golkar Paskalis Kossay. Pihaknya juga mengajukan satu solusi kepada pemerintah. “Yakni melarang pengiriman TKI ke negara itu dan menarik pulang semua TKI yang ada di sana, kemudian mengevaluasi hubungan diplomatik dengan negara itu, apakah perlu dipertahankan atau tidak,” kata Paskalis Kossay lagi.

Kebijakan diplomatik ini, menurutnya, juga harus diberlakukan secara tegas dengan negara-negara lain yang sering terjadi kasus penistaan atas TKI.”Artinya, kita perlu sikap gertak, jangan selalu mau diinjak-injak serta direndahkan harkat martabatnya. Kita ini sama-sama manusia yang bermartabat kan,” tegas Paskalis Kossay.

Belajar dari kasus Sumiyati, TKI di LN, tidak ada pilihan lain, kecuali Pemerintah segera hentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan PRT ke luar negeri. “Ini demi harga diri bangsa,” tandasnya. (Ant)

KLIKOMPAS:Anggota Komisi III DPR dari FPKS Nasir Jamil menilai pengakuan Gayus Tambunan atas kepergiannya ke Bali sangat mengejutkan. Gayus dianggap telah melempar kotoran ke muka Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo.“Polisi harus malu dengan pengakuan Gayus dan artinya Gayus mempermalukan mereka. Gayus ngaku memberi uang petugas dan dia mengakui keluar tahanan. Gayus melempar kotoran ke muka Kapolri,” tegas Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/11/2010).

Nasir menilai hal tersebut sangat menjatuhkan citra Polri di mata publik. Kapolri harus membersihkan nama baiknya dengan mengungkap kasus Gayus.

“Apakah Kapolri mendiamkan dirinya ketika di mukanya ada kotoran. Saya pikir beliau Kapolri yang baik, tidak ada jalan lain selain mengungkap dengan siapa Gayus bermain sehingga ke Bali bertemu oknum polisi, pengusaha dan sebagainya,” harap Nasir.

Menurut Nasir, apa yang disampaikan Gayus sebenarnya sudah tercium publik. Menurutnya, mantan Kabareskrim Susno Duadji juga pernah mengungkapnya.

“Karenanya seharusnya polisi yang mengatakan itu, bukan Gayus, aduh saya geli dengan polisi,” papar Nasir.

Sikap polisi yang kalah cepat mengungkap keberadaan Gayus ini sangat memalukan. Nasir berharap polisi lebih berani lagi menghadapi Gayus dan jaringannya.

“Artinya poisi nggak berani, Gayus terlalu kuat, padahal harus berani. Rasanya untuk membersihkan kotoran Kapolri membutuhkan keberanian ekstra. Ini bukan saja menamparan atau meludahi, tetapi melempar muka dengan kotoran,” tandasnya. [detik/van/mad]

KLIKOMPAS:Menteri Kominfo Tifatul Sembiring mengatakan, bahwa layanan komunikasi di Mentawai pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2010 sudah pulih kembali sepenuhnya. Hal ini disampaikannya saat berkunjung langsung ke Mentawai pada tanggal 8 November 2010 bersama rombongan sejumlah pejabat penyelenggara telekomunikasi dan juga penyelenggara televisi. Turut serta dalam rombongan tersebut Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

“Alhamdulillah, sistem komunikasi sudah berjalan baik. Kalau ada yang bertanya mengapa hanya PT Telkom dan PT Telkomsel saja yang bisa melakukannya, ya memang sejak semula yang pasang BTS di di Mentawai adalah mereka berdua,” ujar Tifatul. Namun Menteri Kominfo mengatakan, bahwa untuk wilayah-wilayah blank spot (tidak terkouver) layanan seluler dan FWA, sejak tanggal 1 November 2010 Kementerian Kominfo sudah mengirimkan 37 telefon satelit, yang merupakan sumbangan dari ITU (International Telecommunication Union) dan juga telah menambah jaringan telefon USO (Universal Service Obligation / telefon pedesaan) di sebanyak 47 titik lokasi di seluruh Kepulauan Mentawai.

Beberapa saat sebelum berangkat ke Mentawai, Kementerian Kominfo di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau – Padang sempat mengadakan acara penggalangan dana di hadapan beberapa pejabat penyelenggara telekomunikasi dan televisi. Dalam acara tersebut telah terkumpul dana sebanyak Rp 2 milyar. Penyelenggara telekomunikasi dan televisi yang turut berkontribusi dalam aksi sosial tersebut adalah: PT Telkom, PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata, PT Bakrie Telecom, SCTV dan Indovision. Beberapa penyelenggara telekomunikasi dan televisi tersebut bersama sejumlah penyelenggara telekomunikasi dan radio serta televisi lainnya sesungguhnya sudah melakukan aksi sosial sejak awal terjadinya musibah di Mentawai tersebut, dan komitmen bantuan tersebut kini terus masih terus berlanjut.

Rombongan yang membawa Menteri Kominfo dan beberapa pejabat tersebut dalam perjalanan udara dengan helikopter dari Padang pada awalnya mendarat di desa Munai, Kecamatan Pagai Selatan. Mereka disambut penduduk dan anak-anak yang berkerumun. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kominfo sempat menyaksikan adanya sejumlah bangunan yang rata dengan tanah. Tampak juga terlihat kasur, bekas tempat tidur dan alat-alat rumah tangga tampak berserakan dimana-mana. Selanjutnya rombongan Menteri Kominfo dan Gubernur Sumatera Barat meneruskan perjalanan masuk ke pedalaman desa Munai, hingga sejauh lebih kurang 3 km, dimana terdapat sejumlah tenda pengungsi. Tifatul menyempatkan diri berdialog dengan para korban tsunami tersebut dan bahkan seorang ibu menuturkan, bahwa ia kehilangan 2 anak dan 1 orang cucu. Setelah mendapatkan keterangan dari Kepala Desa Munai, rombongan melanjutkan perjalanan ke Sikakap, ibukota Kabupaten Mentawai. Tifatul dan rombongan juga mengunjungi sejumlah posko pengungsian lainnya.

KLIKOMPAS: Dalam rangka menyukseskan pencapaian target swasembada daging sapi dan kerbau pada tahun 2014, Kementerian Pertanian menyelenggarakan acara Semiloka dan Evaluasi Perbibitan Kerbau pada tanggal 3 November 2010, bertempat di Lebak, Banten. Acara yang dibarengi dengan kegiatan lomba dan kontes ternak tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Pertanian Suswono dan dihadiri antara lain oleh Gubernur Banten, anggota komisi IV DPR RI, Bupati Lebak, Pejabat Eselon 1 dan 2 Lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian dan Bappenas, serta Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Suswono menegaskan peran penting daging kerbau untuk menggantikan kebutuhan daging sapi, mengingat hingga saat ini Indonesia masih melakukan impor daging sapi dan sapi bakalan hingga 30 persen. “Hingga saat ini produksi daging kerbau sekitar 46 ribu ton atau 2 persen dari jumlah keseluruhan produksi daging sapi nasional, sehingga dapat dikatakan bahwa ternak kerbau berperan mendukung penyediaan daging bagi tercapainya swasembada daging sapi dan kerbau di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Mentan menjelaskan, meski memiliki peran yang signifikan, ternak kerbau juga memiliki berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas dan jarak beranak kerbau yang panjang. Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas bibit, kurangnya seleksi, terjadinya kawin ternak dengan kerabat dekat atau inbreeding dan tatalaksana pemeliharaan yang masih tradisional. Untuk itu dibutuhan terobosan teknologi dalam bidang perbibitan, pengawasan terhadap pemotongan betina produktif  dan upaya percepatan penambahan populasi kerbau.

Mentan menghimbau, selain kegiatan kontes ternak seyogyanya juga dilakukan peningkatan usaha pembibitan ternak kerbau disertai dengan pemberdayaan kelompok peternak, penerapan inovasi dan teknologi tepat guna seperti Inseminasi Buatan (IB) serta program village breeding centre (VBC).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah menyambut baik dan memberikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan tersebut di atas. Menurutnya, acara ini sangat penting guna membangun sektor pertanian khususnya dalam rangka membangun ternak kerbau di provinsi Banten. Dituturkan pula, hingga tahun 2009 populasi kerbau di provinsi Banten mencapai 151.976 ekor yang merupakan populasi terbesar ke empat di Indonesia. Sayangnya populasi tersebut mengalami penurunan akibat menurunnya kualitas genetic dan terjadinya pemotongan betina produktif. Untuk itu, saat ini provinsi Banten terus melakukan berbagai cara guna membangun pertanian termasuk juga di bidang peternakan secara terpadu, terkoordinir dan terarah antara pemerintah dan masyarakat tani dalam bentuk Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu atau Gempita Ratu.

KLIKOMPAS: Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, jajaran TNI harus segera mengungkap kasus ini secara tuntas terkait keterlibatan oknum TNI dalam kekerasan terhadap warga Papua.Menurut Mahfudz, bukan semata karena sudah menjadi perhatian dunia internasional, namun lebih jauh TNI harus menjadi kekuatan militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. “Sesuai dengan keterangan Menko Polhukam, memang harus segera ditegakkan kedisiplinan terhadap oknum prajurit yang melanggar SOP dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya, Minggu (24/10).

Menurutnya, TNI sebagaimana ditegaskan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, harus menegakkan perspektif HAM, baik dalam perang, bahkan dalam kondisi tidak perang sekalipun. “Tetapi di satu sisi harus dipahami tugas dan fungsi TNI untuk mengendalikan gerakan separatis, dalam hal ini terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM). Mereka juga seringkali melakukan tindakan kekerasan dan serangan bersenjata terhadap sipil dan TNI,” imbuh Mahfudz.

Karena itu, dia meminta semua pihak untuk sabar menunggu penyelidikan yang dilakukan TNI, sehingga permasalahannya menjadi jelas. “Kita tunggi saja. Kami juga sedang menunggu. Apa pun hasilnya tentu harus diungkap dengan tuntas,” pungkasnya.

( OKZ /CN27 )

KLIKOMPAS: Pemerintah dinilai belum siap membahas Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). Ketidaksiapan pemerintah ini dapat dilihat dari kosongnya Daftar Invetaris Masalah (DIM) RUU BPJS versi pemerintah yang dikirimkan kepada DPR.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BPJS Zuber Safawi kepada wartawan, di Gedung DPR,Jakarta, Rabu (20/10). Melihat hal tu, Zuber mengaku kecewa kepada pemerintah. Dikatakan dia, tidak seharusnya pemerintah mengirimkan DIM yang kosong kepada DPR, karena hal itu merupakan bentuk pelecehan terhadap DPR.

“Kami kecewa dengan ketidaksiapan pemerintah uatuk duduk bersama membahas RUU BPJS. Kami hanya dikirimi DIM kosong. Seharusnya tidak seperti ini, ini kan samasaja dengan melecehkan DPR,” ungkap politisi PKS ini.

Pemerintah, ucap dia, tidak memberikan tanggapan terhadap naskah RUU BPJS usulan DPR. Pembahasan yang diusulkan pemerintah berhenti pada DIM nomor 11 yang berisi bentuk BPJS, apakah multi atau tunggal. Sedangkan usulan pasal-pasal lainnya tak mendapat tanggapan dengan alasan menunggu hasil pembahasan DIM nomor ll.