Warga Bandung: Ridho Bupati Bandung 2010-2015

KLIKOMPAS: “Ridho Bupati Kabupaten Bandung 2010-2015” kalimat tersebut menjadi semakin tersebar dan diyakini oleh sebagian besar warga masyarakat kabupaten Bandung. Keyakinan warga kabupaten Bandung yang akan menentukan pilihanya pada Minggu 29/08/2010 dikarenakan kepuasan akan kejelasan visi dan misi yang dipaparkan dalam meminpin Kabupaten Bandung 5 tahun kedepan.

Pasangan Nomor 8 Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Masa Jabatan 2010-2015, Ridho Budiman Utama dan Dadang Rusdiana, tampil paling akhir menyampaikan Visi, Misi, dan Program Pembangunan Kabupaten Bandung 2010-2015 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bandung yang digelar hari Rabu (11/08). Dari delapan pasang calon yang tampil, mayoritas hadirin menyatakan bahwa paparan Ridho-Darus adalah yang paling bagus. “Naskah visi misinya bagus, begitu pula media presentasinya,” ungkap sejumlah hadirin. Ridho-Darus tampil memukau dengan membawa pesan utama Pembangunan Lembur-Dayeuh (Rural-Urban Development) Kabupaten Bandung. Dalam visi misinya, Ridho-Darus merancang pembangunan yang sinergi antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang ada di Kabupaten Bandung.

Konsep Pembangunan Lembur-Dayeuh

Secara geografis wilayah Kabupaten Bandung berada di kawasan feri-feri atau sub urban Metropolitan Bandung, sehingga secara fisik wilayah Kabupaten Bandung sebagian diantaranya bercirikan sebagai kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan masyarakatnya yang berkarakter perkotaan, sedangkan sebagian lainnya bercirikan kawasan perdesaan yang terdiri dari kawasan pertanian, perkebunan, kawasan konservasi dan kultur masyarakat agrarisnya yang tradisonal dan alami.

Dengan kondisi wilayah Kabupaten Bandung  yang bercirikan campuran antara kawasan perkotaan dan perdesaan tersebut, tentunya dibutuhan kebijakan dan program-program pembangunan yang tepat dengan melakukan 2 (dua) pendekatan yang berbeda secara bersama-sama, yakni pendekatan pembangunan di kawasan perkotaan dan pendekatan pembangunan di perdesaan. Kedua pendekatan itu harus dijalalankan secara serasi dan terintegrasi sehingga perkembangan di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan dapat saling menunjang dan melengkapi.

Hingga saat ini kebijakan dan program-program pembangunan di Kabupaten Bandung belum menampakan kebijakan, program dan pendekatan yang jelas guna menangani perkembangan kawasan perkotaan yang berkembang secara sporadis di satu sisi dan tuntutan pembangunan perdesaan di sisi lain. Akibatnya tidak heran jika dewasa ini wajah pembangunan Kabupaten Bandung seakan tidak menampilkan jati diri yang jelas, dimana kawasan perkotaannya tumbuh secara sporadis, dengan kawasan permukiman, pengelolaan sampah, air kotor, air bersih dan sistem transportasi yang kurang tertata, seolah tidak memiliki cetak biru perkembangan kota yang jelas. Di sisi lain kawasan perdesaan, pertanian dan konservasi juga semakin kurang lestari, kerusakan lingkungan terjadi disana-sini sehingga kejadian wabah penyakit dan bencana alam teruma kekeringan di musim kemarau serta tanah longsor dan banjir di musim hujan, yang seakan-akan menjadi bencana tahunan yang tidak mampu ditangani.

Berdasarkan hal itu pasangan Ridho-Darus terpanggil untuk membawa kesadaran bahwa ada yang kurang tepat dalam pengelolaan pembangunan Kabupaten Bandung selama ini, dan ingin membawa perubahan dengan menawarkan pendekatan pembangunan yang lebih tepat, guna memperbaiki kondisi ke arah yang lebih baik. Pendekatan tersebut adalah pendekatan pembangunan yang lebih spesifik  bagi kawasan perdesaan maupun perkotaan Kabupaten Bandung, sehingga tercipta kawasan yang maju, mandiri dan sejahtera. Pendekatan pembangunan yang seimbang, selaras dan serasi antara pendekatan pembangunan perdesaan dengan perkotaan.

Dengan konsep pembangunan Lembur-Dayeuh Kabupaten Bandung diharapakan di kawasan perdesaan pembangunan dijalankan guna mewujudkan desa-desa yang mandiri dan lestari, melalui pengembangan infrastruktur perdesaan serta pembangunan sosial, budaya dan ekonomi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat perdesaan. Sedangkan di kawasan perkotaan pembangunan dijalankan guna mengembangkan layanan jasa, industri, perdagangan dan layanan perkotaan lainnya melalui pengembangan infrastruktur perkotaan serta pembangunan sosial, budaya dan ekonomi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Tentu penerapan pendekatan pembangunan yang berbeda antara kawasan perdesaan dan perkotaan tersebut bukan dimaksudkan untuk melakukan segregasi/pemisahan antara kawasan perdesaan dan perkotaan, akan tetapi justru untuk membangun pertumbuhan wilayah yang sinergis antara kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan demikian kawasan perdesaan dapat berperan sebagai pemasok sumber daya yang berkelanjutan bagi kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya  kawasan perkotaannya berperan sebagai pusat-pusat layanan bagi desa-desa di sekitarnya, baik layanan ekonomi (pusat distribusi, industri pengolahan, jasa perdagangan, industri,  keuangan/perbankan,dll), maupun layanan sosial (pendidikan menengah/tinggi, kesehatan, hiburan, dll).

8 Program Unggulan

Dengan mengusung visi “Mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai Daerah yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera Tahun 2015”, Ridho-Darus merancang misi yang dirangkum dalam kata “SEJAHTERA” sebagai berikut.

S-iapkan infrastruktur dasar dan suprastruktur pembangunan yang ramah lingkungan.

E-tos kerja dan penataan birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan profesional

JA-dikan Kabupaten Bandung sebagai daerah eko-wisata

H-adirkan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya luhur

T-ingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing

E-mansipasi dalam partisipasi pembangunan

R-aih prestasi Kabupaten Bandung sebagai daerah investasi utama di Jawa Barat

A-tasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Untuk menjalankan misi yang telah dirancang dengan mempertimbangkan praktik perencanaan pembangunan yang selama ini dilaksanakan dan mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan, maka kami mengajukan 8 (Delapan) Program Unggulan dengan Arah dan Prioritas Kebijakan diletakkan pada 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut.

1. Program yang bersifat Prioritas, yaitu program yang mendesak untuk dilakukan dalam jangka pendek karena menjadi kebutuhan utama masyarakat.
2. Program yang bersifat Utama, yaitu program yang harus dilakukan terkait upaya mencapai visi pembangunan.
3. Program yang bersifat Penunjang, yaitu program bidang terkait yang menunjang keberhasilan program prioritas dan program utama.

8 (Delapan) Program Unggulan merupakan puncak dari program-program pembangunan yang kami rancang untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang mandiri, maju, dan Sejahtera.  Program-program yang merefleksikan pilihan prioritas, keberpihakan, dan sekaligus aksi nyata dalam menyelesaikan permasalahan ini kami susun sebagai berikut.

1. Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar merupakan salah satu poin yang harus direalisasikan dalam rangka mencapai Millenium Development Goals (MDGs) dan mewujudkan Visi Indonesia Sehat. Upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penekanan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) sudah selayaknya menjadi prioritas bagi pemerintah. Pembangunan sarana pelayanan kesehatan, penyediaan tenaga kesehatan yang profesional, optimalisasi sistem jaminan kesehatan, serta upaya-upaya pembangunan kesehatan partisipatif berbasis masyarakat seharusnya dikelola secara proporsional dan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Dalam pembangunan di bidang pendidikan, APBD dialokasikan secara optimal untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Tidak boleh lagi ada anak-anak yang tidak bersekolah karena hambatan biaya pendidikan. Jika dirancang dengan baik, pada hakikatnya APBD Kabupaten Bandung sangat memadai untuk memenuhi biaya pendidikan siswa mulai tingkat SD hingga SLTA. Kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang baik, memberikan penghargaan yang pantas bagi para guru, memfasilitasi pengadaan berbagai media pembelajaran, dan perluasan akses informasi dan teknologi dalam pendidikan. Dalam batas kewenangan yang terus dikembangkan dan disinergikan, pemerintah daerah pun perlu memberikan dukungan pada perbaikan kualitas pendidikan keagamaan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan pendidikan di madrasah, pesantren, dan diniyah takmiliyah.

2. Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Terlepas dari perbedaan dalam penetapan kriteria kemiskinan dan data yang ada, angka kemiskinan di Kabupaten Bandung terbilang tinggi, bahkan termasuk ke dalam urutan atas se-Provinsi Jawa Barat. Bertambahnya jumlah pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), permintaan Kartu Jamkesmas dan Jamkesda yang terus meningkat, dan juga banyaknya Raskin yang harus didistribusikan merupakan beberapa parameter kasat mata dari kemiskinan.

Pembangunan di bidang ekonomi seharusnya lebih difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan dengan menumbuhkan semangat wirausaha , menciptakan iklim usaha yang kondusif, pembinaan koperasi dan unit-unit ekonomi kerakyatan lainnya, hingga upaya-upaya untuk mempermudah akses modal dan akses pasar bagi produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Upaya menekan angka pengangguran dan penyaluran angkatan kerja perlu dilakukan dengan menggalang kerjasama yang baik dengan sektor swasta dan masyarakat, diantaranya dengan pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan pengembangan sekolah-sekolah kejuruan dengan konsep link and match dengan pasar tenaga kerja, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan ketrampilan lokal untuk menghasilkan tenaga kerja yang trampil dan atau memiliki motivasi kuat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Tidak lepas dari urusan pemerintah daerah adalah memberikan perhatian pada para buruh. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komponen masyarakat, pemerintah perlu memberikan penghargaan berupa dukungan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial para buruh dan keluarganya agar dapat mengambil peran dan berkontribusi dalam pembangunan.

3. Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian

Potensi pertanian di Kabupaten Bandung sangat besar, meliputi tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Meskipun demikian, sejauh ini pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan produktivitas sektor pertanian sehingga tidak berdampak positif pada kesejahteraan para petani.

Sistem produktivitas pertanian seperti konsep tata guna lahan, regulasi, sertifikasi lahan, ketersediaan tenaga penyuluh dimulai dari aspek teknologi, permodalan dan akses pasar, dan lain-lain perlu ditata dengan baik. Di samping itu, program dan kegiatan terkait teknologi pengolahan pasca panen dan diversifikasi produk pertanian perlu dikuatkan sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan petani.

4. Pembangunan Kawasan Agropolitan

Potensi agro dan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Bandung sangat layak untuk dikembangkan ke arah industrialisasi. Pembangunan kawasan agropolitan di Kabupaten Bandung dapat menjadi program yang spesifik dan unggul untuk menjembatani pembangunan kawasan perdesaan dan perkotaan. Program ini dapat direalisasikan mulai dari pembangunan klaster industri untuk pengolahan produk unggulan pertanian hingga pembangunan agroindustri skala kecil di pedesaan dengan jejaring bisnis yang terintegrasi dan modern.

5. Pengembangan Ekowisata yang Berkelanjutan

Selain dianugerahi dengan keindahan alam yang luar biasa, Kabupaten Bandung pun kaya akan warisan seni dan budaya yang luhur. Program kreatif dan inovatif dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan dipastikan dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sejumlah multiplyer effects bagi kemajuan sektor-sektor ekonomi, ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan sebagainya.

Secara bertahap dan berkelanjutan, pengembangan “kampung wisata” sangat prospektif dengan fokus pada wisata seni-budaya, wisata alam dan wisata petualangan yang dikombinasikan dengan wisata belanja dan wisata kuliner. Dukungan lain pun perlu diupayakan dengan mengembangkan infrastruktur seni-budaya sunda serta melestarikan budaya lokal secara kreatif dan sejalan dengan perkembangan teknologi.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

Berbagai fenomena alam dan kelalaian manusia yang cenderung mengeksploitasi lingkungan hidup menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang cukup signifikan di Kabupaten Bandung. Hal tersebut berdampak pada terjadinya sejumlah bencana, khususnya banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Citarum atau Cekungan Bandung. Bencana lokal yang berulang setiap tahunnya ini menjadi salah satu isu bencana yang sangat mendesak untuk ditangani.

Solusi permasalahan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif melibatkan aspek struktural dan nonstruktural, sosio-kultural, simultan dari hulu ke hilir, dan sinergi multisektor bersama masyarakat. Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dan pendekatan sosial ekonomi dan budaya dengan menghidupkan kembali nilai-nilai positif kearifan lokal dan orientasi pembangunan yang ramah lingkungan perlu ditingkatkan. Pengawasan dan pengendalian pun perlu diperketat dalam hal regulasi daerah tampungan air dan perijinan konversi lahan,  penertiban garis sempadan sungai, pengendalian limbah domestik, industri, peternakan dan pertanian. Dalam jangka panjang, rehabilitasi dan pemulihan perlu didukung dengan membangun sejumlah waduk atau situ buatan, folder atau retensi, dan sumur resapan.

7. Pembangunan Infrastruktur

Stagnansi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung menjadi temuan keseharian selama sepuluh tahun terakhir. Dari 1.136 km ruas jalan kabupaten yang ada, 40%-nya dikategorikan rusak berat. Akses ke sejumlah daerah utama pun dirasakan masih sulit. Kondisi tersebut sangat mengganggu dinamika kehidupan sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pedesaan harus dilakukan secara merata dan berkualitas untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan lingkar maupun jalan poros dipastikan akan mempermudah akses ke sentra aktivitas masyarakat, khususnya sektor pertanian dan industri.

8. Birokrasi yang Bersih, Amanah dan Profesional, serta Responsif dan Kompetitif

Selama ini masyarakat merasa kurang nyaman jika berurusan dengan birokrasi. Birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit, berbelit, dan mahal. Reformasi birokrasi selayaknya menciptakan aparatur pemerintah daerah yang bersahabat dan bekerja optimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Sistem Pelayanan Satu Pintu, transparansi  perijinan usaha, pelayanan dasar seperti KTP, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan sejumlah kepentingan publik lainnya perlu diselenggarakan secara profesional, mudah, dan murah. Hal ini perlu didukung pula dengan insentif yang layak bagi Kepala Desa, Ketua Rukun Warga, dan Rukun Tetangga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas di barisan terdepan pelayanan pada masyarakat. []